Bupati Melawi Buka FGD Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa didampingi Wakil Bupati, Drs. Kluisen membuka secara resmi Forum Group Discussion (FGD) Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan, sekaligus Launching PPID Pembantu dan Forum Komunikasi Kabupaten, Kecamatan, Desa Kabupaten Melawi, Kamis (06/05/2021) di Aula Kantor Bupati Melawi. Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Lutfi Faurusal Hasan sebagai narasumber kegiatan, Sekda Melawi, Drs. Paulus selaku Pengarah PPID Kabupaten Melawi, serta 33 orang  yang terdiri dari PPID Pembantu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Melawi.

Dalam laporannya, Sekda Melawi, Drs. Paulus selaku Pengarah PPID Kabupaten Melaw menyampaikan bahwa FGD Daftar Informasi Yang Dikecualikan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kepada para pemangku kepentingan khususnya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

“Dengan adanya PPID diharapkan impelementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi dapat berjalan efektif dan hak – hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam sambutannya menyampaikan seiring dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan serta semakin meningkatnya tututan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan teratur secara efektif.

Menurutnya, Keterbukaan informasi publik harus dilakukan oleh pemerintah, karena publik berhak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintahnya.

“Keterbukaan informasi publik terselenggara guna mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga harus dilakukan oleh Pemerintah”, ungkapnya.

Bupati Melawi juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Melawi saat ini berkomitmen untuk mewujudkan Keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

“Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, dan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana”, katanya.

Pada kesempatan tersebut juga, Bupati Melawi mengatakan pentingnya Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.

“Walaupun akses informasi dan dokumentasi telah terbuka untuk masyarakat, namun ada beberapa informasi yang harus benar – benar dijaga kerahasiaanya, oleh karena itu saya berharap kiranya ketua komisi informasi dapat memberikan arahan dan bimbingannya dalam pembahasan informasi publik yang dikecualikan nantinya”, jelasnya.

Menutup sambutannya, Bupati Melawi berpesan kepada seluruh OPD untuk dapat berpatisipasi aktif dalam FGD tersebut sehingga hasil yang dikeluarkan nantinya menjadi daftar informasi publik yang dikecualikan memiliki kualitas yang baik.

 

Penulis : F. Anastasia Faroktarina

Editor : Fariz Ghadati

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi

Bupati dan Wakil Kabupaten Melawi
H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Drs. Kluisen

BERITA TERPOPULER

Info Masyarakat

Info Covid-19 Kabupaten MelawiSIKaPSIKaP

Jejak Pendapat

Pendapat Anda tentang website ini
  Sangat Bagus
  Bagus
  Cukup Bagus
  Perlu Perbaikan